Catatan Perjalanan ke Sekumpul, Martapura, Kalimantan Selatan

 

Catatan Kekecewaan atas Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 

Bismillah. Tulisan ini saya buat sebagai bentuk ikhtiar terakhir untuk memperjuangkan nasib jama’ah haji tahun 2026 nanti. Artikel ini merupakan catatan pribadi sekaligus informasi bagi para pembaca dan pihak-pihak terkait. Saya adalah salah satu peserta seleksi PPIH Arab Saudi Pusat yang dinyatakan lolos administrasi dan mengikuti ujian CAT (computer assisted test) sesi pertama di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Kamis, 18 Desember 2025.

Peserta ujian sesi pertama mulai mengerjakan soal sekitar pukul 09.00 WIB. Soal ujian disajikan melalui aplikasi Petugas Haji dan dikerjakan menggunakan perangkat ponsel masing-masing peserta. Total terdapat 100 butir soal yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. 

Saya datang jauh dari Banjarmasin dengan niat menaati seluruh aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Namun apa yang saya temui di lapangan justru jauh dari harapan. Sistem seleksi bermasalah, aturan tidak ditegakkan secara konsisten dan panitia seleksi terkesan mengabaikan integritas proses ujian. Jumlah pengawas ujian yang sangat minim membuat pelaksanaan CAT berjalan tanpa kontrol yang memadai.

Situasi ujian CAT berlangsung sangat tidak kondusif. Ujian bahkan diulang hingga tiga kali dengan soal yang sama. Kondisi ini secara nyata membuka peluang kecurangan secara masif. Saya menyaksikan langsung adanya kerja sama antar peserta, pencarian dan penghapalan jawaban, hingga penggunaan Google dan ChatGPT saat ujian berlangsung. Ironisnya, laporan terkait kecurangan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius oleh panitia. Respons yang diberikan justru terkesan menyepelekan persoalan.

Kondisi ini tidak hanya terjadi pada sesi pertama. Pada pelaksanaan CAT sesi kedua yang berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB, sejumlah peserta juga terlihat secara terang-terangan menyontek dengan menggunakan dua ponsel, serta bekerja sama dalam mengerjakan soal. Semua itu berlangsung di tengah pengawasan yang sangat longgar dan jumlah pengawas yang jauh dari memadai.

Akibat kondisi ini, nilai CAT yang tinggi tidak lagi bisa dibanggakan dan dijadikan tolok ukur kompetensi petugas haji. Bukan karena saya iri, melainkan karena proses seleksi itu sendiri telah tercemar. Kita tidak lagi mampu membedakan mana peserta yang memperoleh nilai secara jujur dan mana yang mendapatkannya melalui cara yang tidak fair. Padahal, dari proses seleksi CAT dan wawancara ini, Kementerian Haji hanya meloloskan 40 orang dengan nilai tertinggi untuk setiap kategori layanan, mulai dari layanan lansia hingga layanan teknis seperti akomodasi, konsumsi dan transportasi. Jumlah ini sangat jauh dari angka awal yang dijanjikan oleh panitia yaitu sebanyak 400 orang. Mereka inilah yang nantinya akan mengemban amanah besar dalam melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci. 

Fakta-fakta di lapangan semakin memprihatinkan. Ada peserta yang mengerjakan soal di luar ruangan, di mobil bahkan di rumah. Ada yang datang terlambat namun tetap bisa mengikuti seleksi. Ada pula peserta yang lolos tahapan wawancara meski tidak berada di lokasi. Beberapa orang keluar masuk ruang ujian hingga disangka bukan peserta sesi tersebut. Selain itu, beredar pula informasi tentang contekan yang isinya persis dengan soal ujian yang memunculkan dugaan adanya praktik KKN dalam sistem internal.

Ketika berbagai kecurangan ini dilaporkan, panitia justru memberikan tanggapan yang mengecewakan. Bahkan seorang pejabat menyampaikan bahwa ia mengetahui adanya bukti kecurangan, namun tetap menyerahkan semuanya pada “kejujuran masing-masing peserta”. Pernyataan ini sangat disayangkan. Jika kecurangan sudah diketahui, seharusnya ada tindakan tegas seperti setidaknya mengganti soal atau memperbaiki mekanisme ujian. Penantian panjang untuk ujian kedua dan ketiga sempat memberi harapan akan adanya perbaikan, namun nyatanya tidak terjadi.

Dari sisi teknis, gangguan server juga menjadi catatan serius. Dengan jumlah peserta mencapai sekitar 5.000an orang dan skala seleksi setingkat kementerian, seharusnya sistem dan tim IT yang digunakan sudah siap dan profesional. Gangguan yang berulang justru semakin memperparah ketidakadilan dalam proses seleksi.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan siapa pun. Ini adalah bentuk kepedulian dan ikhtiar terakhir saya agar seleksi PPIH ke depan benar-benar menjunjung keadilan, transparansi dan amanah. Mengurus jama’ah haji bukan sekadar tugas administratif, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang besar.

Semoga Allah memberi jalan terbaik dan membersihkan proses ini kedepannya dari segala bentuk kecurangan, amin ya Rabbal 'alamin.